Hukum & Regulasi
Menavigasi Hukum Indonesia dengan Percaya Diri
Layanan Hukum & Regulasi kami memberikan dukungan menyeluruh bagi bisnis yang membutuhkan pendampingan dalam menghadapi kerangka regulasi Indonesia yang dinamis dan terus berkembang.
Bermitra dengan kami untuk memperoleh bantuan dalam memahami kewajiban hukum, menyesuaikan diri terhadap perubahan kebijakan, serta menyelesaikan tantangan kepatuhan yang berdampak pada investasi, operasional bisnis, ketenagakerjaan, perizinan, dan kegiatan usaha yang bersifat spesifik industri.
Kepatuhan Hukum di Indonesia
Mulai dari memasuki pasar melalui pendirian usaha baru hingga mengembangkan jangkauan bisnis, pemahaman terhadap kepatuhan hukum di Indonesia merupakan aspek yang sangat penting untuk memastikan operasional bisnis berjalan lancar. Karakteristik regulasi di Indonesia sangat beragam dan mencakup berbagai sektor. Tujuan kami adalah memberikan pengalaman berbisnis yang mudah dan bebas hambatan.
Nomor Induk Berusaha (NIB) berfungsi sebagai identitas wajib bagi perusahaan untuk memulai kegiatan usaha di Indonesia. NIB diperoleh melalui sistem Online Single Submission (OSS) dan berperan sebagai registrasi perusahaan. Selain itu, NIB juga berfungsi sebagai Nomor Identitas Kepabeanan dan Angka Pengenal Importir (API).
Selain NIB dan NPWP, kepatuhan hukum di Indonesia juga mencakup pemenuhan terhadap hal-hal berikut:
Izin Usaha
Untuk kegiatan operasional dan komersial, diperlukan izin usaha khusus.
Surat Izin Usaha Perdagangan/SIUP
Untuk perusahaan perdagangan.
Izin Usaha Industri/IUI
Untuk perusahaan manufaktur.
Tanda Daftar Usaha Pariwisata/TDUP
Untuk bisnis di industri pariwisata.
Hubungi konsultan kami hari ini untuk konsultasi gratis mengenai persyaratan kepatuhan untuk kegiatan bisnis Anda!
Izin Lokasi dan Izin Lingkungan (jika berlaku)
Memastikan kesesuaian zonasi yang ditetapkan untuk kegiatan usaha di Indonesia. Aktivitas usaha yang berpotensi memberikan dampak signifikan terhadap lingkungan mungkin memerlukan Izin Lingkungan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
Sertifikasi dan Izin
Kementerian Investasi dan Hilirisasi yang dikenal sebagai BKPM (Badan Koordinasi Penanaman Modal) telah menetapkan kode klasifikasi kegiatan usaha tertentu, yang mewajibkan pemenuhan modul kepatuhan usaha secara spesifik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Lisensi Sektor
Selain itu, izin tambahan juga dapat diperlukan untuk kegiatan usaha tertentu, khususnya bagi bisnis yang berkaitan dengan produk, sesuai dengan ketentuan dan sektor usaha yang dijalankan.
Lihat layanan Perizinan Usaha kami untuk informasi lebih lanjut!
Cakupan Layanan
Kami membantu perusahaan dalam memahami kewajiban hukum, menyesuaikan diri terhadap perubahan kebijakan, serta menyelesaikan berbagai tantangan kepatuhan. Dukungan kami mencakup analisis dampak regulasi terhadap operasional bisnis, perencanaan kepatuhan, audit kepatuhan internal, serta konsultasi strategis untuk operasional usaha, ekspansi pasar, maupun perubahan struktur korporasi.
Pertanyaan yang Sering Diajukan
Kami memantau regulasi yang berkaitan dengan perizinan, kepatuhan korporasi, investasi, ketenagakerjaan, regulasi sektoral, kepatuhan lingkungan, zonasi, serta penggunaan dan fungsi bangunan.
Ya. Kami membantu menyiapkan dokumen yang diperlukan, menanggapi pertanyaan dari otoritas terkait, serta mendampingi Anda sepanjang proses audit atau inspeksi untuk memastikan kepatuhan terhadap ketentuan yang berlaku.
Pembaruan regulasi terjadi cukup sering. Kementerian di tingkat nasional maupun pemerintah daerah secara rutin menerbitkan peraturan baru, terutama setelah diberlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja (Omnibus Law). Kami secara proaktif memastikan klien selalu mendapatkan informasi terkini dan relevan.
Tentu. Kami menyediakan studi kelayakan kepatuhan serta peta jalan pengajuan perizinan untuk kegiatan usaha, lokasi, atau produk baru. Hubungi kami untuk Konsultasi Gratis!
Kami akan mengevaluasi persyaratan regulasi untuk KBLI yang baru, memberikan arahan terkait implikasi tingkat risiko usaha, serta mendampingi Anda dalam proses perubahan dan penyesuaian melalui sistem OSS RBA.
Ya. Banyak sektor—seperti manufaktur, makanan & minuman, konstruksi, dan energi—memerlukan persetujuan dari berbagai kementerian. Kami mengoordinasikan seluruh proses tersebut dan memastikan setiap persyaratan selaras dengan rencana bisnis Anda.
Butuh informasi lebih lanjut?
Telusuri artikel kami untuk panduan mendalam, tips dari ahli, dan pembaruan terbaru.